EsKurt

Bandung — Suasana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mendadak menjadi sorotan publik setelah Wakil Wali Kota Bandung diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Bandung pada Kamis (tanggal disesuaikan). Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Menurut keterangan sumber dari internal kejaksaan, pemeriksaan terhadap sang wakil wali kota berlangsung selama beberapa jam di ruang tindak pidana khusus. Dalam proses tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, termasuk telepon genggam dan laptop pribadi yang diduga berkaitan dengan aliran komunikasi dan data transaksi yang tengah diselidiki.

Pemeriksaan Berjalan Intensif

Seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam beberapa temuan baru yang muncul dari hasil audit dan pengumpulan bukti sebelumnya.
“Benar, yang bersangkutan kami periksa untuk dimintai keterangan tambahan. Ada beberapa dokumen dan perangkat elektronik yang kami amankan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya singkat.

Meski begitu, pihak kejaksaan belum memberikan keterangan detail mengenai materi pemeriksaan. Namun, penelusuran sementara mengarah pada dugaan penyimpangan dana bantuan kegiatan sosial yang dikelola oleh beberapa instansi di bawah pemerintah kota.

Wakil Wali Kota Penuhi Panggilan dengan Kooperatif

Dari pantauan di lapangan, Wakil Wali Kota datang ke kantor Kejaksaan dengan mengenakan kemeja batik dan ditemani dua stafnya. Ia tampak tenang saat memasuki gedung sekitar pukul 09.30 WIB dan baru keluar menjelang sore.
Kepada awak media, ia menyampaikan bahwa dirinya siap bekerja sama penuh dengan proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya datang sebagai warga negara yang taat hukum. Semua data dan perangkat yang diminta sudah saya serahkan. Biarlah proses ini berjalan sesuai aturan,” ujarnya singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Pernyataan itu disambut dengan sorotan berbagai pihak, termasuk pengamat hukum yang menilai sikap kooperatif pejabat publik dalam menghadapi proses hukum sebagai langkah positif.

Barang Bukti Disita untuk Analisis Digital

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung mengonfirmasi bahwa handphone dan laptop milik Wakil Wali Kota disita bukan semata-mata karena dugaan keterlibatan langsung, tetapi untuk melacak kemungkinan adanya komunikasi atau transaksi digital yang relevan dengan kasus.
“Tim forensik digital akan memeriksa data di dalam perangkat tersebut. Kami ingin memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dapat ditelusuri secara transparan,” jelasnya.

Proses analisis digital ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu. Hasilnya akan menjadi dasar bagi tim penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak lain yang terkait.

Reaksi Publik dan Pemerintah Kota

Kabar pemeriksaan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat Bandung. Sebagian warga berharap proses hukum dilakukan secara objektif tanpa ada tekanan politik, sementara lainnya menuntut transparansi agar kasus ini tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan, ya harus diusut tuntas. Tapi jangan sampai jadi ajang pencitraan atau kepentingan politik,” ujar Dedi, salah satu warga Antapani.

Pihak Pemerintah Kota Bandung sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, Sekretaris Daerah Kota Bandung memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal, sambil menunggu perkembangan dari proses hukum yang sedang berjalan.

Langkah Lanjut Kejaksaan

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, beberapa sumber internal menyebut bahwa penyidikan tengah memasuki tahap penguatan bukti digital dan audit keuangan lanjutan.
“Kami bekerja hati-hati. Semua harus berbasis bukti, bukan asumsi. Setelah data terkumpul lengkap, baru bisa disimpulkan arah penyidikannya,” kata salah satu penyidik.